Mahasiswa Dokter Spesialis Keluhkan Masalah UKT ke Deprov


Manado, MX

Mahasiswa Progam Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) menyambangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Sejumlah aspirasi pun dibawa ke meja hearing Dewan Provinsi (Deprov) Sulut, salah satu terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Hal ini diungkap perwakilan mahasiswa PPDS, Jacob Pasasan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 4 dengan Forum Komunikasi Pendidikan Dokter Spesialis PPDS-I Unsrat, di ruang rapat serba guna DPRD Sulut, Selasa (14/7). Dirinya mengungkapkan sangat bersyukur karena wakil rakyat gedung cengkih boleh mendengarkan keluh mereka.

"Memang aspirasi kami mahasiswa ini hanya karena dalam kondisi pandemi Covid-19 sehingga ada kesulitan dalam biaya kuliah. Kalau bisa dapat difasilitasi dengan pihak Unsrat," ujar Jacob.

"Peraturan yang ada terbaru disebutkan ketika kami mengalami ketidakmampuan dalam pembayaran, poin pertama yang diusulkan Permendikbud (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) adalah pembebasan UKT bukan pengurangan. Dalam keadaan bencana alam maupun bencana non alam," ungkap Jacob.

Dia juga menambahkan, untuk UKT itu menurutnya disebutkan paling tinggi terbagi dua. Kelompok pertama pembayaran hanya sebesar Rp500 ribu dan kelompok kedua pembayarannya sebesar Rp500 ribu sampai Rp1 juta batasnya.

"Bayangkan yang harus kita bayar sebesar Rp24 juta. SPP kami memang paling tinggi di Indonesia. Untuk sementara, itu saja yang kami minta. Tapi ini bisa dilihat bersama," terang Jacob.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IV DPRD Sulut Melky Pangemanan menyampaikan, pihak mahasiswa PPDS memang sudah melakukan langkah dari dekan hingga rektorat. Kemudian menurutnya, kalau bisa sampai di wilayah DPRD Sulut, maka berarti problem ini tidak tuntas.

"Kami akan koordinasikan dengan pihak terkait. Tentu pihak rektorat akan sangat behati-hati dengan aturan domain hukumnya dan nanti kami akan fasilitasi aspirasi ini ke kementerian. Kita akan bantu karena covid, kita akan dorong harus ada penanganan terhadap peserta PPDS," kata Pangemanan. (Eka Egeten)