Deprov Sulut Seriusi Polemik UKT Mahasiswa Dokter Spesialis


Manado, MX

Mahasiswa Progam Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, menyambangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Polemik Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang belum tuntas kembali dibawa ke meja hearing Dewan Provinsi (Deprov) Sulut. Kali ini ikut menghadirkan pihak pimpinan rektorat.

Rapat dengar pendapat (RDP) tersebut difasilitasi Komisi IV DPRD Sulut. Turut hadir di dalamnya pihak mahasiswa PPDS dan Rektor Unsrat Prof. Dr. Ellen Kumaat. Dalam kesempatan itu, anggota Komisi IV DPRD Sulut Melky Pangemanan menyampaikan, problem ini harus menjadi ikhtiar bersama di kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Sebagai Komisi 4 yang berhubungan dengan bidang pendidikan, kita memfasilitasi aspirasi yang masuk ini sebagai upaya bersama mencari solusi masalah ini. Kami berpikir ketika sebagai Komisi 4, aspirasi ini sangat rasional di tengah pandemi," tegas Melky Pangemanan, Rabu (29/7), saat hearing, di ruang rapat paripurna.

Dia menjelaskan, persoalan ini sebenarnya bisa diselesaikan di internal dan tidak perlu keluar. Nantinya publik akan menilai tentang pendidikan di daerah Sulut. Hanya saja masalah ini sudah sampai ke DPRD Sulut, berarti persoalannya belum tuntas.

"Bagaimana tanggung jawab moril kita di tengah kondisi pandemi ini. Ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan sederhana. Makanya kita minta ke PPDS untuk memasukan data yang sebenar-benarnya," ungkap Pangemanan yang juga politisi PSI Sulut.

Rektor Unsrat Ellen Kumaat pun menyampaikan soal upaya mereka untuk membantu para mahasiswa untuk kuliah. Menurutnya, Unsrat sudah melakukan beberapa langkah terkait pembayaran UKT.

"Dan hal ini kami lakukan sesuai dengan Permendikbud (Peraturan Menteri Pndidikan dan Kebudayaan) Nomor 5 tahun 2020. Penyesuaian UKT itu termasuk, adanya pembebasan atau penghapusan UKT, pengurangan UKT dan pencicilan UKT. Total mahasiswa yang sudah kami lakukan ke strata 1 adalah 4.018 mahasiswa. Yang bebas UKT 50 persen ialah yang kontrak mata kuliah lebih kecil, sisa 6 SKS sebanyak 1.970 mahasiswa. Dan bebas UKT 289 mahasiswa," ucapnya.

"Program Indoneisa pintar juga ada bantuan beasiswa mahasiswa yang sudah kami bantu. Jadi total sudah 15 ribu lebih. Dari total 53 ribu mahasiswa Unsrat berarti itu sudah 70 persen mahasiswa yang kita bantu," sambungnya.

Ia mengungkapkan, kondisi persoalan PPDS pihaknya sangat prihatin dan beberapa kali secara internal telah berkomunikasi dengan dekan. Hanya saja mereka terkendala regulasi.

“Peremendikbud 25 tahun 2020 itu berlaku untuk program diploma, program sarjana, tidak tercantum untuk S2 dan S3 maupun PPDS. Kami lakukan rapat dan hanya bisa dengan kebijakan melakukan penundaan pembayaran serta memberikan kebijakan pencicilan. Hanya itu yang kami bisa lakukan tapi kalau untuk pengurangan kami butuh regulasi," jelas Kumaat.

Sementara itu, dari hasil rapat dengar pendapat tersebut, Komisi 4 DPRD Sulut memberikan rekomendasi yang dibacakan Ketua Komisi IV, Braien Woworuntu.

"Komisi IV meminta Rektor Unsrat menyurati Kementerian Pendidikan untuk keringanan UKT di masa pandemi Covid-19. Komisi IV meminta Rektor Unsrat menetapkan standar minimum UKT sesuai perundang-undangan. Dan Komisi IV merekomendasikan ke pimpinan DPRD ikut menyurati Kementerian Pendidikan RI terkait masalah ini," kata Woworuntu. (Eka Egeten)