Wakil Rakyat Kritisi Kepala BPPW Sulut


Manado, MX

Nada tegas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), meletup. Kelakuan Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Sulut disesalkan. Hal itu karena dinilai tidak ada iktikad baik darinya untuk bertemu para wakil rakyat yang akan meminta klarifikasi.

Serangan itu datang dari Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Melky Pangemanan. Reaksi tegasnya ini berawal karena terdapat laporan aspirasi dari Fasilitator Masyarakat Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) terkait Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan Kepala BPPW wilayah Provinsi Sulut bersama Koordinator Provinsi  yang menggeser posisi fasilitator ini tanpa alasan jelas. Keputusan itu dinilai tidak adil dan tidak ada kesetaraan terhadap fasilitator Masyarakat Program Pamsimas. Dasar untuk melakukan rolling disebut tidak sesuai aturan yang ada di dalam program Pamsimas. Baik di Prosedur Operasional Baku (POB) maupun petunjuk teknis (Juknis) Pamsimas bahwa fasilitator yang sudah tiga tahun mendampingi lokasi dampingan dilakukan rolling atau relokasi. 

"Unsur pemberhentian (tidak diperpanjang kontrak kerja fasilitator, red) tanpa ada konfirmasi dan tanpa Surat Peringatan (SP) langsung dilakukan pemutusan kontrak kerja secara sepihak dan tidak diperpanjang kontrak kerja fasilitator, tanpa ada dalil untuk tidak diperpanjang," ungkap Melky, baru-baru ini, saat dihubungi.

Adapun fasilitator itu dinyatakan berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) karena kontak dengan pasien Covid-19. Fasilitator ini dilakukan rapid test (RT) selama dua kali sehingga dia tidak diperbolehkan keluar rumah oleh Gugus Tugas selama 14 hari (karantina mandiri). 

"Tidak lagi diperpanjang kontrak kerjanya oleh Koordinator Propinsi Program Pamsimas dengan alasan karena tidak berada di lokasi tugas selama 14 hari," ungkap Melky.

Fasilitator senior yang pernah mendapatkan Fasilitator Senior terbaik Program Pamsimas itu, langsung diturunkan jabatannya menjadi fasilitator biasa tanpa ada alasan yang jelas dengan maksud penurunan jabatan tersebut.

"Relokasi yang dilakukan terkesan berbau kolusi dan nepotisme. Siapa yang lebih dekat dengan koordinator provinsi tidak dirolling atau direlokasi, yang tidak dekat dengan Koordinator Provinsi semuanya direlokasi," jelasnya.

"Relokasi yang dilakukan tidak melihat kondisi atau lokasi tempat tinggal fasilitator. Padahal awal penerimaan Fasilitator Pamsimas dikatakan lebih diutamakan fasilitator yang asli daerah atau sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) alamat domisili dengan mempertimbangkan atau memaksimalkan lokasi dampingan. Nyatanya sekarang dilakukan relokasi dengan tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut." 

"Ada yang ber-KTP Manado direlokasi di Sangihe, kemudian ada fasilitator yang terkena sakit ginjal ber-KTP Minahasa direlokasi ke Bolaang Mongondow Timur, padahal kondisinya dalam tahap pemulihan," pungkasnya.

Koordinator Provinsi Program Pamsimas dinilai arogan terhadap fasilitator. Bukan hanya fasilitator yang mundur, bahkan Tenaga Ahli Program Pamsimas 2 orang mundur karena arogansi dari Koordinator Provinsi. Fasilitator masyarakat tidak diperpanjang kontrak dengan alasan kinerja di lapangan tidak maksimal, padahal output pekerjaan jelas. 

"Ketika kami ingin melakukan klarifikasi ke Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara, tidak mau ketemu dengan kami, tidak ada iktikad baik dari kepala balai terhadap kami fasilitator masyarakat yang asli Sulawesi Utara. Padahal maksud pertemuan kami hanya mau mengklarifikasi mengenai Surat Perintah Tugas dan tidak diperpanjangnya kontrak kerja para fasilitator yang dikeluarkan Kepala Balai dan Koordinator Provinsi," tutur anggota dewan provinsi (Deprov) daerah pemilihan Minahasa Utara dan Kota Bitung itu.

Informasi yang diterima kepala balai dari koordinator provinsi tentang kinerja fasilitator di lapangan terkesan sepihak dan manipulatif. Informasinya tidak berimbang dengan fakta kinerja fasilitator di lapangan. Banyak fasilitator yang gajinya belum dibayarkan sampai saat ini dengan banyak alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Koordinator Provinsi Program Pamsimas. 

"Saya akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan melakukan komunikasi, meneruskan aspirasi ini ke Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan mengawal tindaklanjut aspirasi tersebut," tutupnya. (Eka Egeten)



Sponsors

Sponsors