Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) meminta program yang bersifat seremonial di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2021, “diamputasi”. Fraksi partai berlambang Pohon Beringin ini meminta menggantinya dengan kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat, bukan kegiatan yang tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Hal ini pun ditegaskan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut Cindy Wurangian, saat membacakan pemandangan umum fraksi Partai Golkar di Rapat Paripurna DPRD Sulut dalam rangka penyampaian penjelasan Gubernur Sulut terhadap Ranperda APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2021, sekaligus pemandangan umum fraksi atas ranperda tersebut, Kamis (19/11), di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.

Dirinya mengatakan, sudah saatnya anggaran yang bersifat rutinitas apalagi seremonial dipangkas.

"Anggaran yang bersifat rutinitas harusnya dipangkas karena tidak memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Dialihkan menjadi program dan kegiatan yang menjadi jawaban jeritan masyarakat Sulut," kata Ketua Komisi I DPRD Sulut ini.

Dirinya juga menyampaikan, pihak eksekutif harapannya ke depan dapat menyerahkan materi Ranperda APBD lebih cepat. Hal itu karena dalam kesempatan tersebut ia mengaku mereka baru saja menerima Ranperda APBD 2021.

"Ini agar anggota dewan dapat mampu memberikan sumbangsih ide-ide pemikiran  bagi kemajuan Sulut," tutur wakil rakyat daerah pemilihan Minahasa Utara dan Kota Bitung itu.

Anggaran kesehatan ikut dikritisi. Besaran dana yang diberikan untuk sektor tersebut, diharapkan dapat dipakai dengan baik. Dengan ikut memiliki dampak perubahan dalam pelayanan kepada masyarakat.

"Anggaran untuk kesehatan cukup besar makanya harus dibarengi dengan pelayanan yang optimal. Itu karena pengamatan di lapangan masih banyak yang mengeluhkan dari masyarakat atau pasien terhadap pelayanan di pusat-pusat kesehatan dan ketersediaan obat-obatan," tandasnya. (Eka Egeten)