Manado, ME

Pentas Pemilukada Minahasa masuk dalam bidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ajang perebutan tahta top eksekutif di Tanah Toar Lumimuut itu ditengarai rawan korupsi. Dua putra pembesar beda kasta yang tampil di pesta demokrasi 5 tahunan tersebut jadi indikator. Akar kekuasan yang mem-backup keduanya menguatkan potensi permainan anggaran publik.

Careig Naichel Runtu (CNR), putra sulung Bupati Minahasa, Stefanus Vreeke Runtu (SVR) dan  Ivan Sarundajang (Ivansa) putra mahkota Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo Harry Sarundajang (SHS). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di dua wadah pemerintahan tak sama level itu dianggap berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan politis.

KPK pun mewanti tegas. Tanda awas bagi dua pemangku jabatan itu disiratkan salah satu pimpinan KPK, Adnan Pandu Praja, kepada manadoexpress.com, Selasa (13/11) kemarin. “KPK tetap akan berperan dalam setiap Pemilukada termasuk di Sulut. KPK sudah menandatangani Memorandum of Understanding dengan KPU Pusat, Polri, Bawaslu, DPD, DPR maupun lembaga negara terkait lainnya, untuk  terlibat dalam pengawasan sekaligus penindakan di Pemilukada,”  ujar Adnan ketika ditanya peran KPK terhadap pelaksanaan Pemilukada kabupaten kota di Sulut yang rawan disusupi kepentingan permainan anggaran publik.

Petinggi di lembaga anti rasuah itupun tak sungkan sungkan menyebut Incumbent yang berpeluang besar menggunakan APBD untuk kepentingan Pemilukada rawan. Trend memakai uang negara menurutnya, kerap dilakukan penyelenggara negara jelang hari H pencoblosan.  “Biasanya dilakukan Incumbent,” bebernya.

Ia pun menantang warga maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Sulut  melaporkan secara resmi ke KPK, bila menemukan bukti ada incumbent yang memanfaatkan APBD untuk kepentingan Pemilukada. “Jangan ragu untuk lapor ke KPK. Pasti akan kita usut. Asal dilengkapi dengan data yang akurat. Tapi yang dilapor harus penyelenggara negara  (kepala daerah, red). Sebab subjek yang diusut KPK hanya dibatasi pada penyelenggara negara,” sambung Adnan.

“Laporan bisa dilayangkan langsung ke kantor KPK, melalui telepon  maupun website,” simpulnya Adnan yang menjadi salah satu pemateri dalam seminar Pencegahan Korupsi Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan APBD di Provinsi Sulut yang digelar di Aula Huyula Kantor Gubernur Sulut, Selasa (13/11) kemarin

Diketahui, lembaga superbody itu berkantor di Jalan HR Rasuna Said Kav C-1 Jakarta Selatan dengan nomor telepon, 021 2557-8300, website www.kpk.go.id dan twitter @KPK_RI.

MANUVER BIROKRAT KANS MEREDUP

Agresifitas yang getol dipertontonkan birokasi Sulut dan Minahasa di pentas Pemilukada, berpotensi besar segera meredup. Ancaman KPK tersebut, ditengarai akan mempengaruhi indikasi manuver politik dari wadah perkumpulan abdi negara beda kasta dalam memuluskan langkah CNR dan Ivansa di Pemilukada Minahasa.

“Pasti ada kecemasan dikedua belah kubu birokrat beda level itu.   Sebab cost operasional politik yang digunakan para pejabat itu tak menutup kemungkinan berasal dari pos anggaran di masing masing SKPD,” papar Henrie Palenewan, pemerhati politik pemerintahan asal Sulut.

“Mereka (birokrat,red), tentu akan lebih hati hati lagi untuk bergerilya. Soalnya peluang yang diberikan KPK ini, dapat dimanfaatkan oleh rival politik nanti,” sambungnya lagi.

Senada diungkapkan Jhon F Langi. “Kalau ada birokrat yang ketangkap tangan gunakan APBD di Pemilukada Minahasa, pasti pimpinannya yang akan kena getah. Karena yang dibidik KPK kan, kepala daerahnya bukan anak buahnya,” beber Jhon. 

“Saya kira SHS dan SVR juga tak mau ambil resiko. Nama baik keduanya yang akan terseret jika sampai ditemukan ada dana APBD yang digunakan untuk kepentingan politik di Pemilukada Minahasa,” simpul salah satu pegiat korupsi itu.

Diketahui, selang dua bulan terakhir, eskalasi politik jelang hari H Pemilukada Minahasa telah berubah haluan. Sepak terjang partai politik, telah terbenam isu manuver  politis tatanan birokrat beda level itu.  Arus  pejabat beda kasta tersebut diduga kuat tak lepas dari pengaruh SVR dan SHS.

Wadah perkumpulan para abdi negara ditengarai jauh lebih ‘genit’ menggalang dukungan bagi pasangan calon tertentu dibanding parpol pengusung.  Sejumlah pejabat teras Pemkab Minahasa secara terang-terangan menunjukkan dukungannya terhadap pasangan, Careig Naichel Runtu-Denny Jhonlie Tombeng (CNR-DJT). Baliho, sticker, dan alat peraga sosialisasi CNR-DJT terpampang jelas di kediaman dan kendaraan pribadi sejumlah pejabat.  Hal yang sama dilakukan beberapa pejabat Pemprov.

Pembangunan infrastruktur publik yang ditengarai berkedok kepentingan politis gencar dilakukan kedua pemerintah.  Tak hanya itu, beragam bantuan, baik sembako dan uang mengalir deras.  Fenomena itupun sempat memunculkan perang dingin antara sesama tim sukses. Terpanas laporan hukum tua Raringis dan Ampreng di Kecamatan Langowan Barat ke Panwaslukada Minahasa soal penyaluran bantuan bencana  dikedua desa yang dinilai sarat muatan politik. Kedua hukum tua yang ditengarai memihak ke kubu JWS-Ivansa menuding bantuan yang bersumber dar APBD Minahasa, disalurkan oleh tim sukses CNR-DJT. Tak mau kalah, Pemkab Minahasa melalui Dinas Pendidikan pun,  merotasi sejumlah kepala sekolah yang dituding pendukung JWS-Ivansa.

SHS dan SVR sendiri sudah menepis isu adanya mobilisasi birokrat di Pemilukada Minahasa.  PNS, menurut keduanya telah dianjurkan untuk bersikap netral. (tim me)