Animo masyarakat Bumi Nyiur Melambai akan Kredit Usaha Rakyat (KUR) duakui meroket. Namun hasrat untuk mendapatkan kredit bersubsidi itu, tak jarang terhambat. Persyaratan yang dipasang oleh Bank Plat Merah dianggap teralalu berat. Ini membuat hasrat itu terpendam.

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Djendri Keintjem mengaku kesal terhadap perilaku tiga bank plat merah penyelia KUR. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri dan Bank Nasional Indonesia (BNI).

"Penyaluran KUR di Indonesia ini tidak adil. Mereka masih menggunakan patokan jumlah penduduk untuk penyaluran KUR. Karena penduduk di pulau Jawa lebih besar, maka volume KUR lebih besar ke pulau Jawa dan Sumatera," ketus Legislator RI asal Tanah Toar Lumimuut ini.

Langkah ketiga Bank penyalur KUR ini dianggap jelas menganaktirikan daerah-daerah di kawasan timur Indonesia, termasuk Sulut. Pasalnya, jika dasar yang digunakan adalah jumlah penduduk saja, pasti ketidakadilan tetap akan tersaji. Kritik tajam itu diakui Djendri sudah disuarakan dalam rapat bersama ketiga bank ini.

"Saya berdebat dengan tiga Dirut Bank BRI, BNI dan Mandiri. Kalau karena padatnya penduduk menjadi ukuran, sampai pun RI ini bubar, daerah bagian timur seperti Maluku, Sulawesi, Papua, Kalimantan dam lainnya tetap jadi anak tiri terus," sesalnya.

Penyalur KUR diminta untuk memperhitungkan luas wilayah dan potensi ekonomi di Sulawesi dan sekitarnya. Karena diakui, Sulawesi tidak pernah akan lebih banyak penduduknya dibandingkan Jawa dan lainya.

"Mereka tidak perhitungan luasan wilayah, atau laut yang berpotensi. Karena disitu ada nelayan, petani hortiluktura dan sebagainya. Emangnya disitu tidak bisa dapat KUR," cecarnya.

Di sisi lain, hal yang juga dikritisi adalah terkait persyaratan pengakuan. Djendri mendesak agar penyalur KUR harus mempermudah. Saat ini, syarat yang harus disediakan adalah NPWP, e-KTP dan Sertifikat Tanah untuk sebagian.

"Tapi persyaratannya juga harus memakai NPWP dan eKTP. Karena kalau tidak ada, pasti tidak dapat. Masyarakat di kampung mana tahu yang namanya NPWP. Ini yang harus ditinjau ulang. Baiknya dipermudah," katanya.

Jika memang peraturan itu tidak bisa diubah, Djendri meminta penyalur KUR untuk proaktif dan memperlebar peluang pengajuan dengan memberikan bantuan bagi yang mengajukan. Terlebih soal persyaratan yang belum dimiliki.

"Tapi kalau memang harus seperti itu, bank harus bekerja sama dengan berbagai pihak. Seperti pajak agar bisa membantu untuk keluarkan NPWP. Bantu terbitkan sertifikat tanah bagi yang punya tanah tapi belum punya sertifikat. Ini harus dilakukan agar animo masyarakat semakin banyak untuk minta KUR ini," jelasnya.

Selain mempermudah pengajuan, penyalur KUR juga diminta menambah volume konsumen KUR. Baik volume dalam hal kuantitas, baik volume pinjaman.

"Harus didahulukan orang kecil. Intinya pasti kuantitas. Banyak yang pakai. Kalau sedikit pasti pinjamannnua besar. Itu sudah tidak sesuai tujuan. Kan kut untuk orang kecil bukan pengusaha besar," jelasnya.

"Kemudian, kucuran untuk KUR pada masyarakat itu harus diperbesar lagi. Kan sekarang 25 juta," sambungnya.

Dari rapat dengan ketiga Bank ini diambil margin besar menggunakan hasil BRI sebagai sample. Karena jumlah KUR terbanyak ada di BRI. Dimana, diketahui realisasi KUR BRI terhitung Februari 2016, di Pulau Jawa itu sudah sekira 800 Miliar, Sumatera 300, Sulawesi baru 180 miliar.

"Jadi terlalu jauh perbandingan. Itu BRI. Karena BRI paling besar penyaluran itu.
KUR ini menjadi primadona pemerintahan sekarang. Makanya ditambah menjadi 170 miliar untuk 2016 dan bunganya diturunkan menjadi 9 persen," jelasnya.

Lebih rinci dapat diperkirakan, untuk total pencapaian KUR dari ketiga Bank untuk Sulawesi per Februari 2016, ada di kisaran angka 300 juta. Dan dana itu harus dibagi ke seluruh provinsi.

"Jadi diperkirakan, untuk Sulut 30 persen dari itu. Biasanya Sulawesi Selatan paling besar. Tapi kedepan saya akan mendorong agar untuk Sulut naik jadi 40 persen," katanya.

Permintaan Legislator Sulut ini diakui dapat respon positif dari Direksi tiga bank negara ini. Persoalan itu akan dibahas lebih mendalam agar usulan ini dapat diproses.

"Hasilnya positif. Mereka (direksi) akan membahas. Kan mereka cuma direksi. Ini harus dibahas mendalam. Harus konsultasikan dengan Menteri Keuangan, Bappenas dan OJK," pungkasnya. (happy karundeng)