Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kota Tomohon tahun 2025 dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang yang digelar di Welu Hall, kelurahan Woloan Satu Utara, Jumat (22/3). Dalam RKPD tersebut memuat tentang 8 program unggulan pemerintah kota Tomohon 2025. Hal ini diungkapkan Walikota Tomohon, Caroll JA Senduk SH saat membuka kegiatan Musrenbang.

Dikatakannya, rencana program kegiatan yang akan termuat dalam dokumen RKPD, harus bersinergi dengan tema, sasaran prioritas, kesepakatan program aksi pembangunan serta memperhatikan berbagai pokok pikiran dari stakeholder atau pemangku kepentingan. Tentunya harus sinkron dengan tema serta program priotas pembangunan nasional dan provinsi Sulawesi Utara.

"Dengan mempertimbangkan hal tersebut, telah dirancang tema pembangunan kota Tomohon tahun 2025. Adalah memperkuat ketahanan ekonmi, peningkatan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing menuju Tomohon sebagai kota wisata berkelanjutan. Itu dengan delapan program prioritas pembangunan," ungkap Caroll.

Adapun ke-8 program prioritas pembangunan dimaksudkan sebagai berikut. Pertama, pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Kedua, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Ketiga, peningkatan produktivitas pertanian dan pariwisata. Keempat, peningkatan daya saing ekonomi dan investasi daerah. Kelima, stabilitas daerah yang terjamin. Keenam, penguatan kapasitas SDM. Ketujuh, peningkatan kualitas tata kelola, Tomohon smart city dan pelayanan publik. Kedelapan, pembangunan infrastruktur dan konektivitas.

Menurut dia, penyelenggaraan Musrenbang RKPD merupakan salah satu tahapan dalam rangka penyusunan rencana kerja Pemerintah Kota Tomohon tahun 2025. Saat ini, akan memasuki tahapan pematangan rancangan RKPD dengan menyelaraskan substansi rencana kerja masing-masing perangkat daerah. Ini berdasarkan hasil forum lintas perangkat daerah.

Diuraikannya, masyarakat, pemerintah dan swasta merupakan elemen penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Untuk itu, dibutuhkan aspirasi-aspirasi dari para pemangku kepentingan sebagai variabel dalam penetapan program prioritas pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan dan pemerataan hak-hak dasar masyarakat. Tentu berkeadilan dan berkesinambungan untuk dituangkan dalam rancangan RKPD Kota Tomohon 2025.

Sebagai bentuk korelasi antara substansi RKPD dengan kerangka mendanai maka dukungan partisipasi masyarakat dan sumber pendanaan lainnya adalah elemen penting yang harus diupayakan. Ini untuk mendukung pembiayaan pembangunan, di samping ada pembiayaan yang bersumber dari APBN dan APBD Sulut.

"Pelaksanaan proses sinkronisasi program dan pendanaan melalui Musrenbang kota ini diharapkan akan terbangun struktur perencanaan penganggaran yang mampu merealisasikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan dihadapi pemerintah daerah kota Tomohon," ujar Caroll.

Dirinya berharap, apa yang dihasilkan, putuskan dan sepakati pada Musrenbang harus dijabarkan dalam RKPD dan penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah. Ini agar Pemkot akan menghasilkan APBD tahun depan yang semakin capable. Hendaknya mengakumulasi berbagai kebutuhan pembangunan daerah. Kualitasnya semakin yang juga tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

"Kami optimis bahwa perangkat daerah  terkait akan semakin mampu melaksanakan program kegiatan yang berbasis pada optimalisasi output dan outcome. Dibarengi dengan realisasi anggaran yang akuntabel. Kami selalu menghimbau agar program kegiatan yang akan dilaksanakan, terutama secara teknis harus bersentuhan langsung dengan masyarakat," katanya.

Walikota berpesan, Musrenbang RKPD diharapkan menjadi media interaktif bagi segenap pemangku kepentingan untuk menetapkan kegiatan serta rekomendasi kebijakan. Ini guna mendukung implementasi program kegiatan tahun anggaran 2025. Dipastikan juga akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan Musrenbang. Sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dalam upaya memban