Pengendalian Inflasi, Bupati Sachrul Ajak Kerja Sama Kepala Daerah se-BMR


Kotamobagu, MX

Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sam Sachrul Mamonto, S.Sos., M.Si., menghadiri kegiatan Hight Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) se-Bolaang Mongondow Raya (BMR).

Acara tersebut diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) di Hotel Sutan Raja Kota Kotamobagu, Kamis (7/3).

Dalam sambutannya, Kepala perwakilan BI Sulut, Andry Prasmuko mengatakan, Sulut memiliki posisi strategis terkait perdagangan di Indonesia Timur. Selain itu juga kaya akan komoditas pangan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun orientasi kerja sama antar daerah. Hal inilah yang mendorong Sulut untuk terus tumbuh berdasarkan capaian pertumbuhan ekonomi Sulut dan harga pangannya yang relative stabil.

“Kami memberikan apresiasi yang tinggi untuk Pemerintah Provinsi Sulut dan seluruh kabupaten kota se-Sulut yang mampu memberikan performa terbaik di tengah pasca pemulihan ekonomi Indonesia,” ujar Prasmuko.

Menurutnya, capaian ini tidak lepas dari kontribusi lima daerah di kawasan BMR. Di mana BMR memiliki posisi strategis sebagai lumbung pangan Sulut.

Kata Prasmuko, TPID memiliki tujuan untuk menjaga stabilitas harga, oleh karena itu ia berharap dengan adanya stabilitas harga, masyarakat Sulut atau BMR tentu akan mampu mengatur pemenuhan konsumsi dengan baik.

“Kepercayaan masyarakat akan mendorong roda perekonomian menjadi lebih produktif dan bersaing, dengan demikian upaya ini perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) serta stakeholder lainnya dengan tujuan agar Sulut yang mampu menjaga kestabilan harga pangan dan juga terdigitalisasi,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Sam Sachrul Mamonto, mengapresiasi BI yang memiliki peran penting dalam mengendalikan inflasi daerah.

“Dalam upaya ini, kami terus berjuang mempertahankan stabilitas pangan dan harga, karena inflasi akan sangat terasa ketika mampu mempertahankan stabilitas harga,” jelas Mamonto.

Menurutnya, pada akhir 2023 lalu, harga komoditas pangan mengalami kenaikan, hal ini tentu berdampak positif pada petani. Namun ketika memasuki Januari 2024, harga komoditas justru mengalami penurunan drastis sehingga yang terjadi justru deflasi.

“Sebenarnya komoditas kita cukup stabil. Kemarin sudah banyak bantuan bibit cabai dan lain sebagainya yang di antaranya merupakan bantuan dari Bank Indonesia. Bantuan tersebut alhamdulillah sukses, tapi di saat panen raya ada banyak sekali pasokan hasil komoditas dari luar daerah BMR yang masuk. Hal ini tentu menyebabkan harga komoditas di BMR anjlok. Bisa dikatakan hasil panen petani di BMR belum berhasil dari segi ekonomi,” tuturnya.

Ia pun berharap, kerja sama antar kepala daerah di lima kabupaten kota se-BMR untuk mengatasi maupun menghentikan pasokan komoditas dari luar.

“Ini yang perlu dibahas dan bila perlu ada kerja sama seluruh daerah di BMR. Kita hentikan suplai atau pasokan yang dari luar, sehingga komoditas pertanian di BMR tetap stabil dan tentu menguntungkan para petani dari segi ekonomi,” tandasnya.

Turut hadir pada acara tersebut, seluruh kepala daerah se-BMR serta perwakilan dari masing-masing instansi vertikal. (Gazali Ligawa/Advetorial)



Sponsors

Sponsors