TUTUYAN, ME : Setelah menarik ratusan Kendaraan Dinas (Kendis) roda dua dengan berbagai merek, Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan S Landjar SH, berencana akan memberikan sanksi kepada pengguna tak bertanggung jawab.

Proses penarikan sepeda motor dinas terus berlangsung, hingga Senin (24/3/14), ada sekitar 205 unit dari 453 unit, ditarik kuat dugaan disalahgunakan peruntukannya.

Syaratnya untuk mendapatkan pinjaman pemakaian motor dinas tersebut, para PNS diwajibkan membawa surat peminjaman yang ditandatangani oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), jika tidak ditarik oleh petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab Boltim sendiri.

Ditariknya ratusan sepeda motor dinas milik pemkab berdampak positif bagi kehadiran dan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran pemkab Boltim.

Padahal sebelumnya, banyak PNS yang berkeliaran disaat jam kerja bahkan ada yang pulang lebih awal dengan menggunakan kendaraan dinas.

“Sudah 2 hari tak menggunakan motor karena ditarik, jadi tetap di kantor,” ujar seorang PNS yang meminta namanya tak dipublish.

Dia mengaku dengan ditariknya motor membuat dirinya dan PNS lainnya lebih banyak di kantor. Namun, tidak adanya sepeda motor justru membuat banyak PNS terlambat.

“Sulit mendapatkan kendaraan ke kantor karena tak ada bentor, jadi ada yang terlambat. Tarif bentor juga mahal Rp 5 ribu sekali naik, hanya antara kantor dan rumah saja sudah Rp 10 ribu, belum lagi kalau mengurus berkas, atau urusan kantor lainnya,” ungkapnya.

Ia juga berharap sepeda motor tersebut bisa segera diberikan kepada PNS yang bertanggunjawab untuk memudahkan pekerjaan. Dia menambahkan, tidak setuju jika kesalahan beberapa orang, semua PNS menanggungnya.

“Tidak adil jika digeneralisir bahwa semuanya salah. Sebab ada juga sepeda motor yang digunakan dengan baik,” katanya.

Bupati Boltim, Sehan S Landjar SH, kepada sejumlah wartawan menegaskan, pihaknya akan mengkandangkan sepeda motor yang ditarik hingga selesai pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

“Motor akan ditahan hingga selesai verifikasi BPK kemudian akan lihat lagi siapa yang layak menggunakan. Ini sudah sanksi. saya tidak akan menyerahkan lagi kepada orang yang menyalahgunakan fasilitas pemerintah ini, kepada mereka yang tak bertanggung jawab,” tegas Landjar.

Katanya, kendaraan dinas harus memberikan out-put penggunaannya bukan hanya digunakan pulang ke rumah saja.

“Ke depan tak bisa lagi membawa keluar dari Boltim, karena itu milik rakyat Boltim, digunakan untuk rakyat Boltim. Jika ditemukan diluar Boltim, maka akan ada sanksi berat,” tegas Bupati pertama pilihan rakyat Boltim.

Bukan hanya motor saja yang diverifikasi, melainkan mobil dinas roda empat. Dan dalam waktu dekat ini Pemkab akan menahan mobil dinas untuk diverifikasi penggunaannya.

“Saya telah instruksikan terhadap semua pengguna mobil dinas tidak keluar daerah sebelum Jumat sore. Soal ada yang tidak suka, itu urusan dia. Tapi saya selaku Bupati berkewajiban untuk memberikan pengajaran kepada mereka atau pejabat yang terkesan kumabal. Karena ini masalah tanggung jawab sebagai kepala daerah,” pungkas Landjar. (Rahman)

Foto: Tampak ratusan Kendis roda dua yang di amankan.