Ketegangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Manado, memuncak. Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah dan aparat keamanan, masih beda sikap soal jadwal pemungutan suara di pesta demokrasi di Ibukota Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Meski persiapan belum matang serta tersandera dengan faktor anggaran yang kurang memadai, KPU tetap bersikeras pesta demokrasi rakyat akan dihelat 17 Febuari 2016 besok. Sementara pemerintah dan pihak kepolisian, mengusulkan untuk ditunda.

Pemaksaan Pilkada yang terkesan prematur itu pun, kans membuka celah sengketa dan gugatan di kemudian hari. Namun KPU Manado tak bergeming. “Pilkada Manado akan tetap digelar Rabu lusa (besok,red), walau dengan anggaran terbatas. Honor KPPS (Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum) akan ditunda dulu pembayarannya. Itu konsekuensinya,” lugas, Ketua KPU Manado, Yusuf Wowor, Senin (15/2) kemarin.

Dana senilai Rp2,3 miliar yang tersisa, akan dimaksimalkan untuk menyelenggarakan Pilkada Manado. Sebab anggaran tambahan sebesar Rp5,3 Miliar belum dicairkan Pemkot Manado. “KPPS sudah kita minta untuk menandatangani surat pernyataan bahwa siap bekerja 17 februari meski belum mendapat honor,” bebernya.

“Pemkot sudah berjanji akan sisa anggaran tersebut 5,3 miliar paling lambat 24 Februari mendatang. Kalau sudah dicairkan, honor KPPS akan langsung dibayarkan,” sambung Wowor.

Ia optimis petugas KPPS pasti akan bersedia. “Jika ada yang mundur akan langsung kita cari penggantinya. Baru honor PPK (Panitia Pemungutan Kecamatan) yang akan dibayarkan lebih dahulu. Yang pasti Pilkada Manado tetap dilaksankan Rabu lusa (besok,red) ,” timpalnya.

Komisioner KPU Manado, Sunday Rompas ikut memperkuat. Penyaluran logistik disebut akan mulai dilakukan Selasa (16/2) hari ini. "Sebenarnya akan dilakukan tadi (kemarin,red), tapi ada rapat sehingga tertunda," ujarnya. “Kalau formulis C6, sudah dibagikan kemarin (Senin,red),” tandasnya.

KPU Provinsi Sulut ikut mendukung langkah KPU Manado. “Kita berharap KPPS tidak mundur karena honor belum terbayarkan,” kata Ketua KPU Sulut, Yessy Momongan.

Tugas penyelenggara Pilkada dinilai merupakan tugas pengabdian dan pelayanan kepada Negara. Untuk KPPS diminta untuk tetap menjaga komitmen.

“Sudah ada surat kesepakatan bahwa pemkot Manado akan bayar sebelum 24 Februari. Jadi honor KPPS dipastikan akan dicairkan,” tandasnya.
Senada dilontarkan Komisioner KPU Sulut, Ardiles Mewoh. “Sampai sekarang kita belum menerima instruksi baru dari KPU Pusat. Jadi Pilkada Manado tetap pada tanggal 17 Februari," kunci Mewoh.

Sebelumnya dalam Bimtek yang dihelat KPU Manado, pekan lalu, sejumlah PPK sempat mengancam akan mundur bila honor mereka tak jelas. Itu disampaikan langsung dihadapan Komisioner KPU Pusay Hadar Gumay, yang menjadi salah satu nara sumber dalam kegiatan yang diikuti anggota PPK/PPS se Kota Manado.

Dari pantauan wartawan, Senin (15/2) malam, pihak KPU Manado telah gencar mempersiapkan kotak-kotak suara untuk disuplai di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Manado.

POLISI MINTA PILKADA DIUNDUR
Lembaga kepolisian Sulut ikut turun tangan. Korps Bhayangkara, usul jadwal Pilkada Manado diundur. Usulan itu, disampaikan lewat surat resmi kepada lembaga penyelenggara Pilkada dan .

Termasuk Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Manado. “Ya, ada surat dari kepolisian yang meminta Pilkada 17 Febuari 2016 untuk diundur. Tapi kita hanya menerima tembusannya saja,” ungkap salah satu anggota Panwas Manado, Conny Palar, Senin (15/2) kemarin.

Pun begitu, Palar mengaku belum ada putusan dari KPU Manado, terkait surat permintaan dari kepolisian tersebut. “Jadi kita akan tetap melaksanakan tugas pengawasan sesuai agenda Pilkada yang ditetapkan KPU,” tandas mantan Ketua KPU Manado itu.

Salah satu Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Sario, Jones Pontoh, menuturkan hal serupa. Jadwal Pilkada masih tanggal lama yang disepakati yakni 17 Februari 2016.

"Belum ada penyampaian resmi dari KPU untuk menunda Pilkada. Jadi kita tetap melakukan pengawasan dilapangan,” singkatnya.

Tak hanya ke Panwas, surat permintaan pemunduran jadwal Pilkada yang dilayangkan aparat kepolisian, juga tembus ke DPRD Manado. “Ya, memang ada surat tembusan dari kepolisian yang isinya terkait penyelenggaraan Pilkada Manado. Kita masih menunggu respon dari KPU,” timpalnya.

Diketahui, sebelumnya Kapolda Sulut, Brigen Pol Wilmar Marpaung sempat meminta KPU Manado untuk memundurkan agenda Pilkada Manado, yang telah ditetapkan pada tanggal 17 Febuari 2016. Alasannya, pelaksanaan Pilwako itu bertepatan dengan pelantikan bupati/walikota terpilih.

Kepolisian dinilai akan sulit untuk fokus dalam melakukan pengamanan, bila Pilkada Manado dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan sejumlah kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada serentak di Sulut, medio 9 Desember 2015 lalu.

SUMARSONO: PILKADA TANGGAL 17 'TAK MASUK AKAL'
Sikap KPU Manado yang ngotot untuk melaksanakan Pilkada pada tanggal 17 Febuari 2016, mendapat reaksi keras Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr Soni Sumarsono MDM.

Keputusan itu dinilai terlalu terburu-buru, karena persiapannya belum rampung. “Pilkada Manado tanggal 17 Februari?. Itu nggak masuk akal. Besok (Hari ini,red) saja sudah tanggal 16. Sementara kesiapannya belum ada," tegas mantan Penjabat Gubernur Sulut, saat dikonfirmasi saat ditemui usai Sertijab dirinya dengan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey SE di Hotel GKIC Kairagi Manado,Senin (15/2) kemarin.

Baginya, Pilkada Manado idealnya digelar 25 Januari 2016. “Ini sudah saya diskusikan dengan Pemkot Manado dan Gubernur Sulut (Olly Dondokembey,red). Idealnya sepertinya dilaksanakan tanggal 25 Februari," bebernya.

Yang terpenting pemunduran Pilkada Manado tidak melewati Bulan Februari Tahun 2016 ini. "Digeser nggak apa-apa,. Yang penting jangan sampai punya pikiran digelar 2017," kuncinya.

ROR DAN OD ANGKAT SUARA
Pejabat Walikota Manado, Ir Roy O Roring kembali angkat suara. Pemangku kebijakan anggaran di Ibukota Provinsi itu komit untuk menyukseskan Pilkada di Kota Tinutuaan itu. Termasuk dalam masalah pengganggaran. Itu disampaikan ROR usai melakukan pertemuan dengan KPU Manado, Senin (15/2) kemarin.

“Soal penetapan tanggal itu kewenangan KPU. Kalau rencana anggaran sudah saya setujui dan tandatangani untuk dialokasikan dalam pergeseran. Itu sudah disodorkan ke dewan,” bebernya.

“Tapi kita tetap akan menunggu beberapa dokumen dari KPU, agar tidak ada implikasi hukum kedepan. Yang pasti dana hibah sudah di setujui oleh TAPD,"sambungnya.

Tak hanya itu ROR juga meminta surat resmi dari DPRD Manado kepada Pemkot, supaya ada payung hukum yang mengikat. "Kalau dana hibah sudah ditandatangi bersama, maka anggarannya sudah bisa dimanfaatkan oleh KPU. Kita semua, baik KPU, Pemkot, dan DPRD harus bekerja sama menyukseskan agenda Pilkada ini," kuncinya.

Di tempat terpisah, Gubernur Sulut, Olly Dondokambey SE ketika dimintai tanggapannya menyatakan akan segera melakukan pertemuan dengan KPU serta unsur terkait dalam menyikapi penyelenggaraan Pilkada Manado.

“Soal Pilkada Kota Manado, tentu akan kita sikapi. Dalam waktu dekat ini kami akan mengundang KPU, Wali Kota dan yang berkepentingan lainnya,” paparnya, usai acara pisah sambut dirinya dengan mantan Penjabat Gubernur Sulut di GKIC Manado, Senin kemarin. “Itu akan kita lakukan secepatnya. Maklum kami baru saja dilantik,” sambungnya.

Ia pun berharap Pilkada Manado dapat terlaksana sesuai proses demokrasi dan aturan perundang-undangan yang berlaku. “Karena ini merupakan harapan dan tanggung-jawab kita bersama,” tandasnya. (tim ms)