Manado, ME

Jelang penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020, yang rencananya akan dilaksanakan Jumat (15/11) nanti, Konsorsium Tata Kelola Pemilu dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Manado gelar diskusi yang bertajuk ‘Publik dan Media Mengawal APBD 2020’.

Diskusi yang digelar di Cafe 11/12 Diva, Selasa (12/11) itu, menghadirkan tiga pembicara, yakni Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat, Ferry Liando, Anggota DPRD Sulut, Melky Jakhin Pangemanan, dan Ketua AJI Kota Manado, Yinthze Lynvia Gunde.

Di diskusi itu, Liando mengatakan pengawalan terhadap penetapan dan realisasi APBD harusnya dilakukan sejak tahap perencanaan.

Karena biasanya, jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), APBD rawan disusupi anggaran-anggaran tidak lazim sebab digelembungkan.

“Biasanya dana Bantuan Sosial dan Humas dinaikkan untuk menaikkan popularitas dan jejaring. Kalau daerah yang tidak ada Pilkada, anggaran infrastruktur digelembungkan. Menjadi sumber pendapatan bagi pelaksana,” ungkap Liando.

“Dan dibutuhkan seluruh pihak, baik itu masyarakat, kampus, dan pers untuk mengawasinya,” lanjut Liando.

Menurut dia, ada tiga hal yang perlu diperhatikan untuk menandakan APBD berkualitas. "Pertama, apakah rancangan kegiatan benar-benar dari kepentingan publik. Kedua, apakah APBD itu tidak tumpang tindih antar dinas dan APBD Propinsi dengan kabupaten/kota. Ketiga, apakah program anggaran itu logis dan realistis," tegas Liando.

Melky Pangemanan selaku anggota DPRD mengatakan, dalam penyusunan APBD ada prinsip yang tak bisa dilupakan. Asas manfaat. Sesuai dengan kebutuhan publik atau tidak. “Saya dalam Musrembang tidak didapati yang benar-benar kebutuhan publik. KUA-PPAS sudah sejak Juli 2019. Pembahasan itu justru di acara-acara diskusi non formal. Asas manfaatnya dapat tidak, efektif, dan partisipatif. Bukan sekadar Musrembang,” kata Pangemanan.

Selama menjadi anggota dewan dua bulan terakhir ini, Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulut itu mendapati banyak hal dalam APBD 2019 yang belum memuaskan.

“Salah satunya ada SKPD yang sudah memasuki bulan-bulan di akhir tahun ini, realisasi anggarannya masih di bawah 50 persen,” tambah Pangemanan.

Oleh sebab itu, untuk mengawasi dan mengawal APBD, perlu kerja kolektif, khususnya di DPRD.

“Saya hanya sendiri (legislator PSI) di DPRD Sulut. Saya juga tak mendapatkan kesempatan masuk dalam Banggar atau badan-badan lainnya. Tapi mari kita awasi sama-sama, bagaimana anggaran Rp4,3 triliun di APBD 2020 bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat,” tandas dia.

Sementara, Ketua AJI Manado, Lynvia Gunde mengingatkan kembali fungsi dan peran pers sebagaimana UU nomor 40 tahun 1999.

“Pers bukan hanya menjalankan fungsi dan peran memberikan berita yang informatif dan edukatif, tapi juga apakah produk-produk jurnalistik yang dihasilkan bisa mempengaruhi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang berpihak pada publik,” kunci dia.

Diskusi yang dimoderatori oleh Sekretaris AJI Manado, Fernando Lumowa itu dihadiri oleh puluhan peserta dari pers, akademisi, mahasiswa serta LSM. (Anugrah Pandey)