Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) se-Sulut kembali digelar DPD PDIP Sulut di Hotel Yama Resort, Kota Tondano, Selasa (23/12/2025).

Pelaksanaan agenda strategis partai berlambang moncong putih ini resmi dibuka oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dan dihadiri oleh jajaran pengurus DPD, DPC kabupaten/kota, serta kader dari seluruh wilayah Sulawesi Utara.

Konferda dan Konfercab ini menjadi momentum penting dalam menyatukan kembali barisan partai, sekaligus menegaskan arah perjuangan PDI Perjuangan di daerah menjelang agenda-agenda politik nasional dan lokal ke depan.

Dalam Konferda PDI Perjuangan Sulawesi Utara, Olly Dondokambey kembali ditetapkan sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Utara. Penetapan tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Keputusan ini mencerminkan kepercayaan penuh partai terhadap kepemimpinan Olly yang dinilai berhasil menjaga kekuatan dan eksistensi PDI Perjuangan di Sulawesi Utara.

Di bawah kepemimpinan Olly, PDI Perjuangan Sulut dikenal solid secara struktur dan konsisten dalam memenangkan berbagai kontestasi politik. Pengalaman, loyalitas, serta kemampuan konsolidasi menjadi faktor utama yang membuat Olly kembali dipercaya menakhodai PDIP Sulut.

Olly Dondokambey juga berharap di pemilu 2029 dengan tercapaianya konsolidasi partai yang baik tentunya kita semua bisa mempertahakan kembali kemenangan yang ada di provinsi sulut baik itu pileg dan pilkada karena kita masih diatas rata-rata dibanding partai lain.

Selain itu dijelaskan Olly, PDIP Sulut akan mendukung semua program program yang sudah direncanakan oleh pemerintah selama program tersebut sesuai dengan keinginan rakyat.

“Selama ini memang politik itu seperti itu karena kita tidak menganut oposisi. Jadi kan sama kita semua pemerintah, jadi kita semua harus mendukung program pemerintah yang direncanakan oleh pemerintah, baik ditingkat provinsi sampai kabupaten kota kita akan dukung penuh selama itu untuk masyarakat, kita akan mengoreksi atau mengigatkan pemerintah kalau program program yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu tidak sesuai dengan keinginan masyarakat,” tandasnya. (eka egeten)